Anggota Komisi III DPR RI Rikwanto saat mengikuti kunjungan kerja reses Komisi III DPR RI ke Provinsi Kalimantan Barat, Jumat (25/7/2025). Foto: Tasya/vel

PARLEMENTARIA, Pontianak - Anggota Komisi III DPR RI Rikwanto menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pelayanan dan kepastian hukum oleh jajaran Kepolisian Daerah Kalimantan Barat. Ia meminta agar Polda Kalbar terus mengembangkan diri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan persoalan hukum. Hal ini disampaikannya saat mengikuti kunjungan kerja reses Komisi III DPR RI ke Provinsi Kalimantan Barat, Jumat (25/7/2025).

“Saya minta kepada Kapolda dan jajaran agar lebih baik lagi dalam melayani masyarakat, khususnya yang bermasalah dengan hukum. Ciptakan kepastian hukum. Kalau ada orang melapor, pertanyaannya adalah: kasusnya ditangani tidak? Kapan dipanggil? Kalau sudah penyidikan, bagaimana kelanjutannya? Nah biasanya yang aktif itu Si pelapornya” ujar Rikwanto.

Ia juga menyinggung pentingnya penyidik bersikap proaktif dalam memberikan informasi kepada pelapor, terutama dalam konteks pembahasan RUU KUHAP yang tengah berlangsung di Komisi III DPR. Lebih jauh, Rikwanto juga menyoroti aspek etika dan perilaku anggota kepolisian dalam membangun hubungan dengan masyarakat. Ia mengingatkan bahwa polisi adalah pelayan publik yang tugas utamanya adalah memberikan rasa aman, bukan justru menimbulkan kecemasan.

“Masalah sikap dan perilaku Anggota Polri, saya berpikir dari kenyataan yang ada Ini perlu diperbaiki lagi, khususnya bila bermitra ataupun berkolaborasi dengan masyarakat. Polisi harus tetap menjadi pelindung, pelayan, dan pengayaan masyarakat. Jangan berhubungan dengan polisi menjadi susah atau berhubungan dengan polisi menjadi masalah. Ini harus diperbaiki lagi. Karena dalam pembahasan KUHAP yang sedang dilaksanakan oleh Komisi III Ini banyak masukan-masukan dari berbagai pihak kepada aparat penegak hukum khususnya penyidik Polri,” tegas mantan jenderal Polri tersebut.

Meskipun begitu, Rikwanto mengakui bahwa banyak anggota kepolisian yang telah menunjukkan kinerja baik dan profesional. Namun, ia juga menekankan bahwa kepedulian masyarakat terhadap Polri sering kali datang dalam bentuk kritik dan saran yang harus dijadikan bahan evaluasi internal. Pihaknya mendorong agar Polri, khususnya Polda Kalbar, terus berbenah dalam memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan, humanis, dan berpihak pada masyarakat.

“Kalau yang baik-baik sih alhamdulillah banyak yang baik, cuma sebagai bentuk kepedulian dan cinta kepada Polri, masyarakat juga menyampaikan tentang masalah-masalah yang mereka lapor kepada polisi baik tingkat Polsek sampai tingkat Mabes Polri Ini juga harus betul-betul ditangani dengan serius. Jangan sampai, ada yang mengendap terlalu lama, tidak jelas entah bagaimana, atau sudah ditangani tapi kelanjutannya juga tidak jelas, dan lain-lain. Ini masalah yang kelihatannya sepele, tapi serius karena ada harapan-harapan di masyarakat. Masalah yang dilaporkan itu agar ditangani segera” pungkas Rikwanto. (nap/aha)